Kumpulan Berita

Pemerintah Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan serentak di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Desa Binor berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, Kabupaten Probolinggo dapat mencapai kemajuan yang lebih signifikan, dengan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan selamat ini sejalan dengan tradisi di berbagai daerah, di mana pemerintah setempat memberikan apresiasi dan dukungan kepada pimpinan daerah yang baru dilantik. Pemerintah Desa Binor menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo periode 2025-2030, dengan harapan kepemimpinan baru tersebut dapat membawa kemajuan bagi daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan semangat yang sama, Pemerintah Desa Binor berkomitmen untuk mendukung penuh program-program yang akan dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang baru, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Apel rutin di Kecamatan Paiton merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala oleh pemerintah kecamatan untuk meningkatkan disiplin dan koordinasi antar pegawai serta instansi terkait. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh seluruh staf kecamatan, perwakilan desa, dan unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) seperti Polsek dan Koramil.

Dalam apel rutin, berbagai informasi penting disampaikan, termasuk evaluasi kinerja, rencana program kerja, serta himbauan terkait pelayanan publik dan keamanan wilayah. Selain itu, apel ini juga menjadi sarana untuk mempererat komunikasi dan sinergi antar instansi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paiton.

GEMA TJANTIK (Gerakan Bersama Tebas Jentik) adalah inisiatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Binor untuk memberantas jentik nyamuk penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Gerakan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kader jumantik, perangkat desa, dan warga setempat, dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

Kegiatan GEMA TJANTIK meliputi pemeriksaan rutin tempat-tempat penampungan air di rumah warga, seperti bak mandi, toilet, dan wadah lain yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Selain itu, masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan langkah-langkah 3M Plus: Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas, serta upaya tambahan seperti menaburkan larvasida dan menggunakan kelambu saat tidur.

Melalui GEMA TJANTIK, diharapkan angka kasus DBD di Desa Binor dapat ditekan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk.

Pemerintah Desa Binor baru-baru ini mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Kepala Desa.

LPPD merupakan laporan tahunan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota, berisi informasi tentang pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. Sementara itu, LKPJ adalah laporan yang disampaikan kepada BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa. Kedua laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa memaparkan berbagai capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode laporan, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kesejahteraan warga. Selain itu, dibahas pula tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta rencana strategis untuk mengatasinya di masa mendatang.

Peserta musyawarah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah desa dan menyampaikan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Melalui forum ini, diharapkan terjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pemerintah Desa Binor telah mengesahkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 2023-2030. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, RPJMDes yang awalnya direncanakan untuk 6 tahun kini diperpanjang menjadi 8 tahun, mencakup tambahan periode 2029-2030. Langkah ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa selaras dengan masa jabatan kepala desa yang baru, memungkinkan implementasi program dan kegiatan yang lebih komprehensif sesuai visi dan misi kepala desa.

Desa Binor, yang terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, meraih prestasi membanggakan dengan menjadi salah satu nominator percontohan desa antikorupsi tingkat Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2024. Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Penunjukan Desa Binor sebagai nominator dilakukan setelah melalui serangkaian penilaian dan evaluasi ketat oleh pihak berwenang. Penilaian ini mencakup aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, inovasi dalam pelayanan publik, serta upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi di tingkat desa.

Kepala Desa Binor menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas prestasi ini. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam membangun budaya antikorupsi di desa. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas dalam setiap aspek pemerintahan desa,” ujar Kepala Desa.

Salah satu program unggulan Desa Binor yang mendapat perhatian adalah penerapan sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa secara real-time. Selain itu, Desa Binor juga aktif mengadakan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti forum diskusi dan pelatihan.

Dengan menjadi nominator, Desa Binor diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Probolinggo untuk menerapkan praktik tata kelola yang bersih dan akuntabel. Desa Binor kini bersiap menghadapi tahap penilaian lanjutan, yang akan menentukan apakah desa ini akan dinobatkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi tingkat provinsi pada tahun 2024.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya antikorupsi yang dapat berdampak luas bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.